JAKARTA - Kinerja perbankan nasional menunjukkan penguatan yang konsisten hingga akhir 2025.
Pertumbuhan kredit mengalami akselerasi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembiayaan sektor produktif. Kondisi ini mencerminkan peran strategis perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan mencapai 9,63 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di kisaran 7,74 persen. Total penyaluran kredit nasional tercatat mencapai Rp8.586 triliun.
Peningkatan ini memperlihatkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap stabilitas sektor keuangan. Perbankan dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. Tren positif tersebut menjadi fondasi yang kuat memasuki tahun berikutnya.
Kredit Investasi Jadi Penopang Utama
Pertumbuhan kredit didorong kuat oleh kredit investasi yang mencatatkan kenaikan tertinggi. Kredit jenis ini tumbuh sebesar 20,81 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut menunjukkan meningkatnya pembiayaan untuk proyek jangka panjang dan ekspansi usaha.
Sementara itu, kredit konsumsi juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,58 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,52 persen.
Berdasarkan kepemilikan, bank milik negara mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,61 persen. Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh signifikan mencapai 15,44 persen. Capaian ini menunjukkan peran besar dunia usaha dalam mendorong penyaluran kredit.
Dana Pihak Ketiga Tumbuh Solid
Seiring dengan peningkatan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga juga tumbuh kuat. DPK perbankan tercatat meningkat 13,83 persen secara tahunan. Total DPK mencapai Rp10.059 triliun hingga akhir tahun.
Pertumbuhan DPK terutama didorong oleh peningkatan giro sebesar 19,13 persen. Selain itu, deposito tumbuh 14,28 persen dan tabungan meningkat 8,19 persen. Komposisi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Kondisi likuiditas industri perbankan tetap berada pada level yang sangat memadai. Rasio AL terhadap Non-Core Deposit tercatat 126,15 persen. Rasio AL terhadap DPK berada di level 28,57 persen, jauh di atas ketentuan minimum.
Risiko Terkendali Dan Permodalan Kuat
Dari sisi risiko, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan baik. Rasio kredit bermasalah tercatat pada level yang rendah dan stabil. NPL gross berada di angka 2,05 persen, sementara NPL net sebesar 0,79 persen.
Indikator Loan at Risk juga menunjukkan tren perbaikan. LaR tercatat menurun menjadi 8,77 persen. Hal ini mengindikasikan pengelolaan risiko kredit yang semakin disiplin.
Profitabilitas perbankan tercermin dari rasio return on assets sebesar 2,53 persen. Di sisi permodalan, rasio kecukupan modal berada di level kuat sebesar 25,89 persen. Kondisi ini memberikan ruang yang luas bagi perbankan untuk ekspansi berkelanjutan.
Optimisme Kredit Perbankan Tahun 2026
Melihat kinerja tersebut, OJK menyampaikan optimisme terhadap prospek kredit perbankan pada 2026. Pertumbuhan kredit diproyeksikan berada di kisaran 10 hingga 12 persen. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga diperkirakan mencapai 7 hingga 9 persen.
Capaian ini menunjukkan sektor jasa keuangan tetap solid di tengah dinamika global. Fundamental ekonomi nasional dinilai menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Program prioritas pemerintah juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi.
Kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan tercatat mencapai Rp9.540 triliun. Kredit perbankan menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 9,53 persen. Indikator likuiditas, risiko, dan solvabilitas industri jasa keuangan tetap terpantau solid.
Penguatan Ketahanan Hadapi Tantangan Global
Memasuki 2026, sektor keuangan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Fragmentasi geopolitik dan geoekonomi memengaruhi perdagangan dan aliran modal dunia. Meski demikian, perekonomian nasional dinilai tetap resilien.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,4 persen. Untuk mendukung kondisi tersebut, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan menjadi fokus utama kebijakan. Langkah ini diarahkan untuk menjaga stabilitas dan daya saing industri.
Tahun 2026 juga menjadi fase penting dalam agenda pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan. Upaya ini bertujuan membentuk struktur industri yang lebih kuat dan kompetitif. Dengan fondasi tersebut, sektor keuangan diharapkan terus menjadi motor pembiayaan pembangunan nasional.