JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil mencatat capaian signifikan dalam Program Padat Karya (PK) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan realisasi anggaran mencapai Rp1,6 triliun atau setara 58,05% dari total pagu sebesar Rp2,7 triliun.
Progres ini sekaligus menegaskan peran vital inisiatif infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan manfaat pembangunan di berbagai daerah.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa progres fisik program Padat Karya tercatat sebesar 67,79%. “Program ini adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dody. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan program dalam menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Realisasi Anggaran Capai Lebih dari Setengah Pagu Tahun Ini
Hingga 3 November 2025, program Padat Karya telah berhasil menyerap 138.314 tenaga kerja, setara dengan 4.047.804 Hari Orang Kerja (HOK). Angka ini mendekati target pemerintah yang menargetkan serapan 185.189 pekerja melalui berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur berskala kecil. Pendekatan padat karya di sektor infrastruktur dipandang mampu memberikan manfaat sosial-ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Program ini tersebar di tiga unit teknis utama Kementerian PU, masing-masing berfokus pada bidang yang berbeda namun saling mendukung visi pembangunan nasional.
Serapan Tenaga Kerja Mendekati Target Nasional Padat Karya
Di sektor Sumber Daya Air (SDA), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi tulang punggung kegiatan padat karya. Program ini telah dilaksanakan di 9.597 lokasi, menyerap 115.319 tenaga kerja, dengan progres fisik mencapai 79,04%. P3TGAI tidak hanya meningkatkan kapasitas irigasi, tetapi juga memperkuat ketersediaan air bagi sektor pertanian, yang secara langsung berdampak pada produktivitas pangan dan perekonomian lokal.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengalokasikan Rp1,3 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan berskala kecil di 1.074 lokasi. Program ini telah menyerap 48.651 tenaga kerja dengan realisasi fisik 80,9%. Fokus kegiatan meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan lokal, yang menjadi sarana vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, termasuk hasil pertanian dan perdagangan antarwilayah.
Di bidang infrastruktur permukiman, Ditjen Cipta Karya melaksanakan sejumlah program strategis seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), hingga Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
P3TGAI Jadi Motor Penggerak Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Keberhasilan P3TGAI dalam menyerap tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan kualitas irigasi menjadi contoh nyata dampak padat karya terhadap masyarakat. Infrastruktur yang dibangun melalui pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Dody Hanggodo menekankan bahwa seluruh kegiatan padat karya strategis ini sejalan dengan visi Kementerian PU, yakni menekan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun. Pendekatan berbasis masyarakat memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, sekaligus memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan lokal.
Dukungan Padat Karya Dorong Ekonomi Lokal dan Penurunan Kemiskinan
Selain meningkatkan kapasitas infrastruktur, program Padat Karya juga menjadi instrumen penting dalam penanganan kemiskinan. Dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal, pemerintah dapat memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih merata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat desa dan kota.
“Secara strategis, seluruh komponen Padat Karya ini bertujuan mendukung penanganan kemiskinan dan mendorong perekonomian lokal, sejalan dengan visi PU untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun,” pungkas Dody.
Dengan capaian Rp1,6 triliun dan serapan tenaga kerja lebih dari 138 ribu orang, Program Padat Karya menjadi contoh konkret bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dikaitkan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lokal. Ke depan, pemerintah menargetkan realisasi penuh untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
