JAKARTA - Pekerja digital di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sistem gig economy.
Mereka memiliki alat seperti handphone, laptop, dan kendaraan, namun penghasilan mereka diatur algoritma platform asing. Untuk melindungi jutaan pekerja ini, pembentukan BUMN digital dianggap sangat penting.
BUMN digital tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen negara untuk menjamin keadilan kerja. Dengan kehadiran BUMN digital, pekerja dapat memperoleh perlindungan terhadap komisi sepihak, jam kerja yang tidak menentu, dan kontrak kerja yang tidak jelas. Langkah ini diharapkan menyeimbangkan kekuatan antara pekerja lokal dan platform global.
Selain itu, BUMN digital diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Negara bisa menyediakan platform transportasi, marketplace, dan layanan digital lain yang terjangkau bahkan gratis. Hal ini memungkinkan pendapatan tetap berada di dalam negeri dan mengurangi dominasi asing di sektor digital.
Data Digital Sebagai Cabang Produksi Vital
Setiap aktivitas pekerja digital menghasilkan data besar (big data) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat ini, data tersebut sebagian besar dikapitalisasi oleh pemilik platform asing. Negara harus hadir sebagai operator untuk memastikan data dan algoritma dikelola demi kepentingan rakyat.
Big data memiliki potensi untuk memprediksi perilaku masyarakat, yang berdampak pada perdagangan, politik, dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, data ini bisa digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional. Tanpa kontrol negara, kekayaan digital ini justru menguntungkan kapitalis global, bukan pekerja atau masyarakat lokal.
Pengelolaan data digital setara pentingnya dengan sektor strategis lain seperti energi, migas, dan mineral. Engelina menekankan bahwa data harus dianggap sebagai cabang produksi yang vital. Mengabaikan hal ini berarti negara melepaskan kendali atas hajat hidup jutaan rakyat di era digital.
Perlindungan Pekerja Digital dari Ketidakadilan
Pekerja digital sering menerima upah setelah dipotong komisi yang ditentukan sepihak oleh algoritma. Hubungan kerja formal jarang diberikan, sehingga tanggung jawab atas kesejahteraan mereka minimal. BUMN digital diharapkan hadir untuk mengatur mekanisme yang adil dan menjamin hak-hak pekerja secara sistematis.
Selain itu, perlindungan terhadap pekerja juga mencakup akses ke platform dengan tarif lebih rendah atau gratis. Negara bisa mengatur transparansi komisi, waktu kerja, dan distribusi pendapatan. Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Engelina menekankan bahwa tanpa perlindungan semacam ini, pekerja digital tetap berada dalam posisi rentan. Mereka bekerja keras menghasilkan data dan layanan, namun manfaat ekonomi sepenuhnya dinikmati oleh pihak asing. BUMN digital menjadi jawaban untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
Dampak Ekonomi dan Strategi Nasional
Kehadiran BUMN digital dapat menjaga pendapatan tetap berada di dalam negeri. Platform ini bisa memfasilitasi UMKM dan pekerja digital dengan biaya lebih murah dan layanan lebih adil. Dengan demikian, nilai ekonomi digital dapat memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan nasional.
Selain aspek ekonomi, BUMN digital juga memperkuat kedaulatan data. Negara memiliki kendali penuh atas big data yang dihasilkan dari aktivitas daring seluruh rakyat. Hal ini penting untuk strategi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih efektif di tingkat nasional.
BUMN digital juga memungkinkan negara bersaing dengan platform global tanpa harus bergantung pada asing. Dengan model ini, gig economy dapat diatur secara profesional dan transparan. Pekerja digital akan mendapatkan kepastian kerja, perlindungan hukum, dan peluang penghasilan yang lebih stabil.
Strategi Negara Mengelola Era Digital
Engelina menekankan bahwa negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga operator digital. Pengelolaan platform digital harus mencakup transportasi, marketplace, dan layanan lainnya. Langkah ini bertujuan melindungi jutaan pekerja yang saat ini berada di posisi lemah dalam sistem gig economy.
Selain itu, pengelolaan data digital menjadi bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan data tetap berada di tangan rakyat dan digunakan untuk kepentingan domestik. BUMN digital menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan pekerja.
Ke depan, pembentukan BUMN digital diharapkan menjadi titik awal transformasi ekonomi digital di Indonesia. Negara tidak lagi hanya mengawasi, tetapi aktif mengelola dan melindungi aset digital yang vital. Dengan langkah ini, pekerja digital, UMKM, dan masyarakat luas akan mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan politik secara adil dan berkelanjutan.
